Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika tidak mampu memberikan kontribusi dalam usaha perdamaian, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak Palestina.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 5 Maret 2026.
“Presiden Prabowo berjanji, jika saya tidak dapat memberikan manfaat dalam BoP, saya akan mengundurkan diri,” ungkap Cholil kepada para awak media.
Cholil menjelaskan bahwa Prabowo menegaskan setiap tindakan Indonesia dalam forum internasional ini berfokus pada perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.
Menurut Cholil, pernyataan tersebut menjadi bukti komitmen Indonesia. Prabowo siap untuk mundur dari Board of Peace jika kehadirannya tidak memberikan manfaat bagi Palestina.
“Dia berkomitmen bahwa semua langkah yang diambil adalah demi kepentingan Palestina. Jika tidak ada manfaat bagi Palestina, maka ia akan mundur,” tambahnya.
Sebelumnya, DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai sejumlah isu, termasuk permohonan agar Indonesia menarik diri dari Board of Peace.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI, Habib Hanif Alatas, setelah menghadiri acara buka puasa bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari yang sama.
Hanif menjelaskan bahwa dirinya hadir mewakili Habib Rizieq Shihab, yang tidak dapat memenuhi undangan Prabowo.
“Saya datang mewakili Habib Rizieq. Beliau diundang oleh Presiden, tetapi tidak bisa hadir karena ada halangan. Saya diutus untuk menggantikan beliau,” kata Hanif saat berbincang dengan wartawan.
Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan tentang situasi geopolitik dan tujuan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.
Hanif menyatakan bahwa dia belum memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan Prabowo dalam kesempatan itu. Namun, ia sudah menyampaikan surat yang berisi permohonan agar Indonesia keluar dari Board of Peace.
“Kami sudah mengirimkan surat tersebut, dan kami juga menyampaikan kepada Presiden bahwa kami tetap meminta agar Republik Indonesia menarik diri dari Board of Peace,” ujarnya.
Hanif menjelaskan alasan permintaan tersebut, salah satunya adalah ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat sebagai penggagas Board of Peace.
Dia menegaskan bahwa keyakinan ini muncul dari pandangan bahwa beberapa langkah yang diambil oleh AS tidak sejalan dengan aspirasi rakyat Palestina.
Alasan ini menjadi dasar bagi FPI untuk meminta agar Indonesia tidak terlibat lebih jauh dalam forum yang dinilai tidak berpihak kepada Palestina.
Dengan pernyataan tegas dari Prabowo dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk MUI dan FPI, situasi ini menciptakan dinamika baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu Palestina.
Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk mundur dari Board of Peace bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap isu-isu kemanusiaan dan keadilan internasional.
Sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia berusaha untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak kaum tertindas, termasuk di Palestina.
Respons dari masyarakat terhadap pernyataan Prabowo ini beragam. Banyak yang mendukung keputusan tersebut, sementara yang lain menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia jika mundur dari forum internasional semacam ini.
Sementara itu, diskusi mengenai posisi Indonesia dalam Board of Peace akan terus berlanjut, seiring dengan perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah dan respons terhadap isu-isu global yang lebih luas.
Dengan demikian, langkah Prabowo untuk mundur jika tidak ada progres dalam perjuangan untuk Palestina menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menegaskan posisinya di kancah internasional, terutama dalam konteks perdamaian dan keadilan.
➡️ Baca Juga: Febrie Adriansyah Diperiksa Lagi Sebagai Tersangka, Pengacara Sebut Ada Kecacatan Proses Hukum
➡️ Baca Juga: Poltek PGRI Banten: Menjadi Pilihan Terbaik untuk Pendidikan Tinggi
