Jakarta – Pengamat politik dan hukum Pieter C Zulkifli menegaskan bahwa gagasan mengenai kedaulatan dan keadilan sangat tergantung pada praktik kekuasaan yang ada. Ia berpendapat bahwa masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh keberanian untuk melakukan perbaikan sistem secara transparan.
“Kepemimpinan tidak seharusnya diukur berdasarkan kekuasaan, tetapi lebih pada keberanian untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan di tengah bayang-bayang oligarki dan krisis hukum,” ungkap Pieter dalam keterangannya pada hari Senin, 13 April 2026.
Menurutnya, terdapat ironi yang berulang dalam sejarah bangsa ini: semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula godaan untuk tidak mendengar suara rakyat.
Padahal, di sinilah letak ujian kualitas kepemimpinan, apakah tetap merunduk atau malah menjelma menjadi menara yang jauh dari kondisi masyarakat. Di tengah realitas hukum yang sering dipertanyakan dan pengaruh oligarki yang semakin kuat, publik memerlukan pemimpin yang bukan hanya kuat, tetapi juga rendah hati dan berpihak kepada rakyat.
“Kita sering kali menganggap pemimpin yang hebat adalah sosok yang kuat, tegas, dan dihormati. Namun, dalam tradisi kearifan lokal Indonesia, dari nilai ngayomi hingga filosofi ‘padi semakin berisi semakin merunduk’, pemimpin sejati adalah yang mau mendengar, merangkul, dan berjalan beriringan dengan rakyat. Ia bukan seperti merak yang menuntut penghormatan, melainkan akar yang memperkuat pohon agar tetap berdiri kokoh di tengah badai,” jelasnya.
Pieter mengutip nasihat Buya Hamka bahwa ‘Nahkoda yang baik bukanlah yang mahir mengemudikan kapal, tetapi yang memahami rahasia lautan’. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan seharusnya lebih dari sekadar menguasai kendali, melainkan juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang realitas yang dihadapi.
Refleksi ini semakin relevan bila kita meneliti kembali gagasan dalam buku “Paradoks Indonesia” karya Prabowo Subianto. Dalam karya tersebut, terdapat peringatan yang tegas bahwa Indonesia dapat ‘menuju kehancuran’ jika pengelolaan negara tidak diperbaiki dengan baik.
“Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan hasil analisis terhadap data ketimpangan ekonomi, kebocoran sumber daya, serta lemahnya institusi yang ada,” ujarnya.
“Ketika penulis buku itu mencapai puncak kekuasaan, pertanyaan dari publik pun menjadi tak terhindarkan: apakah kebijakan yang diterapkan saat ini dapat menjawab keresahan yang diungkapkan dalam buku tersebut, atau justru mengonfirmasi ketakutan yang pernah diutarakan?” ungkapnya.
➡️ Baca Juga: Pemulihan Wilayah Permukiman Warga Aceh Melalui Pembersihan Lumpur oleh PU
➡️ Baca Juga: Trump Kirim Pesan Rahasia ke Iran Melalui Perantara di Tengah Konflik, Apa Isinya?
