Wamensos – Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyuarakan keprihatinan atas kondisi sosial ekonomi sebagian rakyat Indonesia. Menteri Sosial (Wamensos), Tri Rismaharini, mengungkapkan bahwa hingga awal tahun 2025, masih terdapat sekitar 24 juta warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk 3,17 juta jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Data ini menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda besar pemerintah, meskipun berbagai program bantuan sosial dan intervensi ekonomi telah diluncurkan.
Potret Kemiskinan di Indonesia Saat Ini
Definisi dan Kriteria Kemiskinan
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan ditentukan berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan. Jika pengeluaran seseorang berada di bawah angka ini, maka individu tersebut dikategorikan sebagai miskin. Sementara itu, kemiskinan ekstrem merujuk pada kondisi di mana seseorang hidup dengan pengeluaran kurang dari Rp11.633 per hari per orang, atau sekitar USD 1,90 per hari, berdasarkan standar internasional Bank Dunia.
Risma menekankan bahwa masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem tidak hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga sangat rentan terhadap gangguan kesehatan, kekurangan gizi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar lainnya.
Sebaran Kemiskinan di Indonesia
Sebaran masyarakat miskin tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data Kementerian Sosial, daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berada di kawasan Indonesia bagian timur, terutama di provinsi seperti Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatra juga mencatatkan angka kemiskinan yang signifikan, terutama di daerah pedesaan yang belum tersentuh infrastruktur memadai.
Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan
Program Perlindungan Sosial
Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program perlindungan sosial sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, di antaranya:
- Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
- Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Program Sembako: Memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin yang dapat ditukar dengan bahan makanan bergizi.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT): Dibagikan untuk masyarakat terdampak pandemi, kenaikan harga, maupun bencana.
Tri Rismaharini menegaskan bahwa data penerima bantuan sosial terus diperbarui dan disempurnakan agar program ini lebih tepat sasaran. Digitalisasi data melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memungkinkan pemetaan kondisi riil masyarakat secara akurat.
Intervensi Berbasis Komunitas
Selain bantuan langsung, Kemensos juga mengembangkan program intervensi berbasis komunitas, seperti pelatihan kewirausahaan, pembangunan rumah layak huni, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu contohnya adalah Sentra Kreasi Atensi, yang menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan dan pembinaan usaha mikro untuk kelompok rentan.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya bergantung pada bantuan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujar Risma.
Kolaborasi Antar Lembaga
Penanggulangan kemiskinan juga melibatkan sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi desa, hingga pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Tantangan Pengentasan Kemiskinan
Ketimpangan Ekonomi dan Geografis
Salah satu tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah ketimpangan ekonomi dan geografis. Banyak daerah tertinggal yang tidak memiliki akses jalan memadai, fasilitas kesehatan, maupun pendidikan yang berkualitas. Hal ini memperburuk siklus kemiskinan karena masyarakat sulit keluar dari keterbatasan yang melingkupinya.
Data yang Tidak Akurat
Meski DTKS menjadi basis penting dalam pemberian bantuan, tantangan dalam akurasi dan validitas data masih menjadi kendala. Masih sering terjadi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran atau masyarakat miskin yang belum terdata secara resmi. Inilah sebabnya mendorong peningkatan kapasitas verifikasi dan validasi data oleh petugas lapangan dan pemerintah daerah.
Masalah Gizi dan Kesehatan
Kemiskinan berkorelasi kuat dengan masalah kekurangan gizi dan kesehatan, terutama pada anak-anak. Tingginya angka stunting di beberapa wilayah menunjukkan bahwa kemiskinan berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem berisiko lebih tinggi mengalami gangguan tumbuh kembang yang memengaruhi prestasi belajar dan produktivitas saat dewasa.
Harapan dan Langkah ke Depan
Strategi Jangka Panjang Pemerintah
Pemerintah Indonesia memiliki target ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024. Meskipun target ini tidak sepenuhnya tercapai, upaya menuju pencapaian tersebut tetap berlanjut dengan langkah-langkah yang lebih terintegrasi dan berorientasi hasil.
Kebijakan seperti pengembangan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi dalam penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat mempercepat penurunan kemiskinan dalam jangka menengah hingga panjang.
Partisipasi Masyarakat dan Swasta
Selain peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan sektor swasta sangat penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan. CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan besar, dukungan komunitas lokal, serta kontribusi LSM dan organisasi kemanusiaan dapat memperkuat efektivitas program-program sosial pemerintah.
“Kami butuh gotong royong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Swasta, komunitas, dan masyarakat sipil harus bergerak bersama,” kata Risma dalam salah satu pernyataannya.
Perluasan Akses Teknologi
Teknologi juga dapat menjadi alat bantu efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Akses internet yang merata, platform digital untuk pelatihan kerja, serta aplikasi penyaluran bantuan yang transparan bisa menjadi solusi jangka panjang dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
Penutup
Pengungkapan data oleh Menteri Sosial mengenai 24 juta warga miskin dan 3,17 juta miskin ekstrem bukan hanya sekadar angka statistik. Di balik angka-angka tersebut terdapat jutaan kisah perjuangan hidup masyarakat yang masih bertarung dengan realitas kekurangan.
Kemiskinan adalah persoalan kompleks yang memerlukan solusi lintas sektor, pendekatan inklusif, dan kepemimpinan yang berani. Meski tantangan masih besar, dengan strategi yang tepat, data yang akurat, dan semangat kolaboratif, harapan untuk menciptakan Indonesia tanpa kemiskinan bukanlah hal yang mustahil.
