Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa bantuan sembako untuk warga transmigrasi di Tanjung Banon, Rempang Eco-City, Batam, Kepulauan Riau, akan diberikan hanya selama masa transisi satu tahun. Hal ini menjadi langkah awal dalam menciptakan kemandirian bagi warga setempat.
Dalam pernyataannya, Iftitah menekankan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada penyaluran bantuan makanan, tetapi juga pada penerapan prinsip “ada gula, ada semut”. Selama periode transisi satu tahun ini, dukungan pemerintah akan diarahkan pada penyediaan sarana produksi dan penguatan akses ekonomi bagi masyarakat lokal, sehingga mereka dapat mandiri di masa mendatang.
“Jika kita memberikan sembako selama satu tahun untuk masa transisi, tujuan selanjutnya adalah memberdayakan mereka secara berkelanjutan. Kami juga telah memberikan bantuan berupa perahu, dengan total sebanyak 16 unit,” jelas Iftitah setelah menghadiri Festival Transmigrasi di Tanjung Banon pada 10 Oktober 2026.
Untuk mendukung kehidupan warga, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka akan memanfaatkan lahan pertanian sementara seluas 25 hektare sebelum industri beroperasi sepenuhnya. Komoditas unggulan seperti kelapa serta sektor peternakan akan menjadi fokus utama dalam mengembangkan potensi lokal.
“Intinya, kami melakukan koordinasi dengan Wali Kota Batam, yang akan memberikan tanah pinjaman untuk pertanian sebelum industri masuk. Masyarakat harus memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan,” tegas Iftitah.
Kementerian juga mengadopsi empat rekomendasi dari kajian yang dilakukan oleh tim Technical University of Munich (TUM) Jerman dan Tim Ekspedisi Patriot dari berbagai universitas nasional, seperti UI, IPB, ITB, ITS, dan Undip. Rekomendasi tersebut mencakup tata kelola lahan agroforestri, perlindungan lingkungan, penguatan komunitas, serta pengembangan pariwisata bahari, termasuk pembangunan menara pandang.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap penyediaan akses transportasi publik, baik darat maupun laut, untuk meningkatkan keterjangkauan wilayah Tanjung Banon.
“Keempat rekomendasi yang telah disampaikan akan menjadi perhatian serius dari kami, baik sebagai Pemerintah Kota Batam, kementerian, serta dari provinsi dan lembaga lain. Pemanfaatan lahan yang telah diberikan kepada Menteri Transmigrasi diharapkan dapat benar-benar memberdayakan potensi masyarakat di sini,” tutur Amsakar.
➡️ Baca Juga: Gerebek Jaringan Bos Gendut di Kampung Bahari, 1 Polisi Terluka Akibat Serangan Loyalis
➡️ Baca Juga: Kegiatan Bakti Sosial di Komunitas, Meningkatkan Kepedulian
