Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa insentif perpajakan yang direncanakan untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan akan mencapai Rp576,4 triliun. Angka ini setara dengan 2,24 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Suahasil menjelaskan bahwa untuk tahun 2026, estimasi insentif pajak yang tidak tercatat oleh otoritas pajak akan mencapai Rp576 triliun. Meskipun tidak diakui dalam laporan resmi, dana ini tetap beredar di masyarakat dan berkontribusi pada konsumsi dan investasi.
Insentif perpajakan berfungsi sebagai alat fiskal yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Tujuan tersebut dicapai melalui penerbitan regulasi yang menawarkan pembebasan, pengurangan, atau penetapan tarif pajak khusus untuk berbagai kelompok usaha.
Beberapa target penerima insentif perpajakan mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, dan konstruksi.
Suahasil menekankan pentingnya bagi pelaku usaha untuk memahami berbagai insentif yang tersedia. Ia juga berharap agar kebijakan ini dapat dimanfaatkan secara optimal setelah diterbitkan.
Dengan adanya skenario ini, Menkeu Suahasil mengungkapkan bahwa rasio pajak Indonesia yang saat ini berada di kisaran 10,1 persen dapat meningkat menjadi sekitar 12,3 persen. Hal ini dengan mempertimbangkan insentif pajak yang setara dengan 2,24 persen dari PDB yang tidak dipungut oleh pemerintah.
Ia menambahkan bahwa meskipun penerimaan negara akan berkurang akibat insentif ini, dana tersebut tidak akan hilang, melainkan akan tetap berputar dalam perekonomian nasional.
Sementara itu, estimasi insentif perpajakan untuk tahun anggaran 2027 diperkirakan mencapai Rp632 triliun, yang setara dengan 2,26 persen dari PDB.
Sektor manufaktur diperkirakan akan menjadi penerima insentif terbanyak, dengan nilai mencapai Rp166,1 triliun. Sektor lainnya yang juga akan menerima insentif besar adalah pertanian sebesar Rp70,7 triliun, perdagangan Rp66,5 triliun, jasa lainnya Rp62,4 triliun, serta jasa keuangan dan asuransi Rp58,5 triliun.
Sektor transportasi dan sektor terkait diperkirakan akan mendapatkan insentif sebesar Rp47,6 triliun, diikuti oleh jasa pendidikan Rp30 triliun, pemerintahan dan jaminan sosial sebesar Rp27,9 triliun, konstruksi Rp25,6 triliun, serta kelompok sektor lainnya yang dihitung sekitar Rp76,7 triliun.
Dalam hal kelompok penerima manfaat, rumah tangga akan memperoleh porsi terbesar, yakni 56,4 persen, diikuti oleh UMKM sebesar 17,8 persen, iklim investasi 15,8 persen, serta dunia bisnis yang mendapatkan 10 persen.
Secara total, Kementerian Keuangan memperkirakan porsi nilai insentif untuk rumah tangga mencapai Rp335,2 triliun, UMKM Rp112,4 triliun, iklim investasi Rp99,6 triliun, dan dunia bisnis sebesar Rp63,4 triliun.
➡️ Baca Juga: Harga Minyak Dunia Capai US$117, Ancaman Trump terhadap Iran Memicu Ketegangan Perang
➡️ Baca Juga: Harga BBM 1 April 2026: Bandingkan Pertamina, Vivo, dan BP untuk Temukan yang Terbaik
