Kemendagri Memperkuat Peran Pemda dalam Perencanaan Program Dekranas dan TP PKK serta Posyandu

Atok Dalang1 minggu ago

2 1 minute read

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk memperkuat peran pemerintah daerah (Pemda) dalam integrasi program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sebuah kesempatan, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa pentingnya mengintegrasikan program-program ketiga lembaga tersebut ke dalam dokumen perencanaan yang sesuai dengan struktur kelembagaan yang ada. Program yang telah direncanakan ini nantinya dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ketika kita menyusun APBD di tingkat daerah, tentu saja akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kapasitas fiskal dan prioritas yang ada. Namun setidaknya, ini dapat menegaskan komitmen daerah terhadap program-program yang berkaitan dengan Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu,” ungkapnya pada acara Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 21 September 2026.

Restuardy menambahkan bahwa dokumen perencanaan ini berfungsi sebagai pintu masuk untuk mendapatkan dukungan penganggaran sekaligus memastikan bahwa program-program tersebut sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Untuk Posyandu, lanjutnya, dukungan dari Pemda berfokus pada pelaksanaan pelayanan yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dukungan ini dapat disesuaikan dengan kewenangan masing-masing daerah, mulai dari proses pembinaan hingga penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Posyandu.

“Hal ini bertujuan agar cakupan layanan, perbaikan status gizi, deteksi dini, serta program kesehatan masyarakat lainnya yang menjadi fokus kegiatan Posyandu dapat benar-benar dilaksanakan secara optimal di setiap daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, penguatan peran Dekranas dan Dekranasda sangat penting untuk didukung melalui perencanaan program pengembangan kerajinan di daerah. Restuardy menjelaskan bahwa pengembangan industri kreatif dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani tiga isu besar di tingkat nasional, yaitu kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pertumbuhan ekonomi.

Ia juga menekankan bahwa Dekranasda dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam mengembangkan potensi kerajinan daerah, melalui beberapa langkah seperti kurasi, pendampingan, promosi, serta penguatan jaringan. Peran ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan memperkuat keterhubungan antara potensi daerah dengan program-program pemerintah yang ada.