Jakarta – Keluhan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPP Apindo, Nurjaman, mengenai kesulitan dunia usaha dalam menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, mencerminkan suatu masalah yang mendesak. Saat ini, terdapat 1,03 juta sarjana di Indonesia yang masih menganggur, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan yang diterima dan tuntutan dunia kerja.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen. Dari angka tersebut, sekitar 1,03 juta adalah lulusan dari pendidikan tinggi, baik D-IV, S1, S2, maupun S3.
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, berpendapat bahwa situasi ini mencerminkan paradoks yang menandakan adanya masalah struktural dalam hubungan antara pendidikan dan dunia kerja. Hal ini tidak hanya menunjukkan kekurangan dalam sistem pendidikan, tetapi juga ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan industri.
“Jangan hanya menyalahkan kualitas SDM kita yang tidak memadai untuk industri. Mari kita introspeksi, apakah sistem pendidikan yang ada sudah mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja yang sesuai,” jelas Pulung dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurut Pulung, jika industri mengeluhkan kekurangan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tertentu, sementara jutaan orang sedang mencari pekerjaan, maka masalah tersebut tidak dapat sepenuhnya ditujukan pada kualitas pencari kerja saja.
“Jika industri mengklaim ada kekurangan tenaga kerja, sementara di luar sana ada banyak orang yang mencari pekerjaan, berarti ada kesenjangan atau mismatch. Pertanyaannya bukan hanya apakah SDM kita berkualitas, tetapi juga apakah sistem pendidikan kita dapat menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi,” tambahnya.
Masalah ini semakin jelas terlihat dari data mengenai ketidaksesuaian keterampilan. Dalam pemaparannya pada September 2026, Apindo mencatat bahwa sekitar 38 persen pekerja mengalami mismatch vertikal, sementara 33,5 persen lainnya mengalami mismatch horizontal. Ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara tingkat pendidikan atau bidang studi yang diambil dengan pekerjaan yang dilakukan.
Pulung menegaskan bahwa salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan tersebut adalah dengan memperkuat program magang bagi mahasiswa dan peserta didik di industri. Program ini seharusnya dapat memberikan pengalaman langsung dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia kerja.
Namun, ia mengingatkan bahwa kegiatan magang tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk memenuhi syarat akademik. Sebaliknya, program magang sebaiknya dirancang sebagai bagian integral dari proses pembentukan kompetensi dan transisi dari pendidikan ke dunia kerja yang nyata.
“Mahasiswa seharusnya tidak hanya mengenal dunia industri setelah mereka lulus. Mereka perlu terlibat dengan dunia kerja saat masih menjalani pendidikan. Di sinilah mereka dapat memahami kompetensi yang benar-benar dibutuhkan, dan industri juga dapat melihat potensi calon tenaga kerja,” ungkap Pulung.
Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan vokasi, dan dunia usaha. Program magang harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan sektor industri, dilengkapi dengan standar kompetensi yang jelas dan evaluasi yang terukur.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hubungan antara pendidikan dan dunia usaha dapat terintegrasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dan mengurangi angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan pendidikan tinggi.
➡️ Baca Juga: Menteri Keuangan Umumkan Strategi Baru Pengendalian Inflasi 2025
➡️ Baca Juga: John Herdman Ungkap Dampak Kartu Merah terhadap Absen Thom Haye di Laga Timnas Indonesia Vs Bangladesh
