Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara akan menjadi fokus utama pada tahun 2026. Hal ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempersiapkan pembangunan dan pengembangan kawasan baru yang diharapkan dapat mendukung kinerja pemerintahan yang lebih efisien.
Basuki menegaskan bahwa prioritas tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OIKN untuk periode 2025–2029. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merancang langkah-langkah yang terukur dan terencana dengan baik untuk mendukung pemindahan ASN ke IKN.
Dalam sebuah rapat dengan Komisi II DPR RI yang berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026, Basuki menjelaskan bahwa terdapat dua fokus utama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pertama adalah perencanaan pembangunan kawasan, dan yang kedua adalah pembinaan aparatur sipil negara (ASN) yang akan beroperasi di kawasan baru ini.
Salah satu aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan kawasan IKN adalah penataan ruang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Target yang ingin dicapai adalah pengembangan area seluas antara 850 hingga 1.100 hektare, yang diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang modern.
Selain itu, prioritas lainnya meliputi pembangunan infrastruktur gedung perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung. Ini mencakup sistem pengelolaan air minum, pengolahan air limbah domestik, dan manajemen persampahan yang efisien.
Aspek aksesibilitas dan konektivitas juga menjadi bagian penting dari proyek ini. Pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan utilitas bawah tanah (MUT) serta peningkatan layanan transportasi umum perkotaan akan mendukung mobilitas warga IKN dan memastikan kemudahan akses ke berbagai fasilitas.
Dalam hal pemindahan ASN, Basuki mengungkapkan bahwa berdasarkan indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 serta Renstra OIKN 2025–2029, jumlah ASN yang akan dipindahkan ke IKN diperkirakan berkisar antara 1.700 hingga 4.100 orang. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat beroperasi dengan baik di lokasi baru.
Di samping itu, OIKN juga akan mengimplementasikan sistem pemerintahan yang cerdas. Ini mencakup pengembangan sistem informasi kota cerdas (smart city), ekosistem digital yang mendukung, serta layanan sistem perizinan yang efisien. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan terintegrasi bagi masyarakat.
Prioritas kedua OIKN untuk tahun 2026 mencakup pembangunan sosial, pengembangan superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Basuki menjelaskan bahwa upaya ini meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, dan pengembangan superhub ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, perlindungan terhadap hutan dan sumber daya alam juga menjadi perhatian utama, termasuk penanganan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan di IKN.
➡️ Baca Juga: Cara Efektif Mengatasi Rasa Malas Saat Bekerja Dari Rumah di Pagi Hari
➡️ Baca Juga: Kesehatan Mental di Tempat Kerja: Pentingnya Dukungan untuk Karyawan
