Jakarta – Pesawat Textron Aviation bernomor registrasi PK-YNB yang telah disita oleh Kejaksaan Agung dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih meninggalkan sejumlah pertanyaan.
Keberadaan stiker dan logo BNPB pada badan pesawat tersebut menjadi sorotan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa logo yang terpampang di pesawat itu tidak menunjukkan bahwa pesawat tersebut sedang digunakan atau disewa oleh lembaga mereka.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa berdasarkan catatan lembaga, pesawat dengan registrasi PK-YNB tidak pernah terdaftar sebagai pesawat yang disewa oleh BNPB untuk keperluan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau patroli udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama tiga tahun terakhir.
“Pesawat PK-YNB tidak pernah disewa oleh BNPB untuk misi OMC dan patroli udara karhutla dalam tiga tahun terakhir,” ungkapnya, merujuk pada data yang ada.
Dengan demikian, pertanyaan pun muncul, mengapa logo BNPB masih menempel pada pesawat yang kini dalam penguasaan Kejagung? Suharyanto menjelaskan bahwa pesawat yang disewa BNPB untuk menjalankan misi tertentu memang akan menggunakan identitas BNPB selama periode sewa.
Namun, setelah masa kontrak berakhir, logo tersebut seharusnya dicopot. “Setelah kontrak dengan BNPB berakhir, identitas BNPB harus dilepas kembali,” tegasnya.
BNPB juga memastikan bahwa mereka tidak memiliki kontrak aktif dengan operator pesawat PK-YNB. Lembaga ini menyatakan ketidaktahuan mengenai keterkaitan pesawat tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah hukum di lingkungan BGN.
“Sekarang ini tidak ada kontrak BNPB dengan operator pesawat yang sesuai dengan foto tersebut. BNPB juga tidak menyadari bahwa pesawat tersebut terkait dengan pihak yang kini menghadapi masalah hukum di BGN,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menambahkan penjelasan mengenai status pesawat yang selama ini menggunakan identitas BNPB.
Dia menegaskan bahwa BNPB bukanlah pemilik dari pesawat tersebut. Pesawat yang mengusung stiker BNPB adalah armada milik operator yang disewa untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Dengan adanya klarifikasi ini, penting untuk memahami bahwa logo BNPB yang ditemukan pada pesawat yang disita tidak menunjukkan keterlibatan langsung lembaga tersebut dalam pengoperasian pesawat. Kejadian ini menjadi peringatan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
Keberadaan logo BNPB pada pesawat yang terlibat dalam kasus hukum ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pemisahan yang jelas antara aset publik dan pihak swasta. Hal ini juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kontrak sewa untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan negara.
Penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai status pesawat tersebut. Dengan demikian, kejelasan mengenai penggunaan aset negara dapat terjaga dan tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu.
Menyikapi situasi ini, BNPB berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap kontrak yang dilakukan, demi menjaga integritas lembaga dan mencegah terjadinya penyimpangan.
Dengan langkah-langkah preventif yang diambil, diharapkan hal serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Kejelasan mengenai penggunaan logo BNPB pada pesawat seharusnya menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan transparansi dalam setiap aspek operasional lembaga.
Akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pengelolaan aset publik harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Upaya untuk menjaga integritas lembaga pemerintah dan mencegah penyalahgunaan harus menjadi prioritas bersama dalam upaya membangun kepercayaan publik.
➡️ Baca Juga: Wartawan Adakan Doa Bersama untuk Menghormati Jurnalis Hilang di Selat Sunda
➡️ Baca Juga: Wamendagri Wiyagus Ajak Kolaborasi Lintas Sektor untuk Ciptakan Kota Banjar Bebas TB
