Polri telah mengambil langkah perubahan signifikan dalam menghadapi fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Metode pemadaman yang sebelumnya hanya berfokus pada penanganan saat api sudah menyala dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, strategi baru kini lebih diarahkan pada prediksi dan pencegahan sebelum kebakaran meluas.
Perubahan strategi penanganan ini diungkapkan oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo ketika memberikan pembekalan kepada 322 anggota Satgas Edukasi, Penyuluhan, dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua. Acara tersebut berlangsung di Lapangan Bhara Daksa STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, pada hari Senin, 7 September 2026.
Para anggota yang telah mendapatkan pembekalan ini akan ditempatkan di beberapa daerah selama sepuluh hari, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Wakapolri mendorong implementasi pendekatan multi-approach policing, yang mencakup berbagai aspek seperti prediksi, pencegahan, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, pengelolaan ekosistem, respons dalam keadaan darurat, penegakan hukum, dan komunikasi krisis.
“Jangan hanya datang untuk memberikan penyuluhan. Rekan-rekan adalah manajer tingkat menengah dan atas. Amati bagaimana organisasi berfungsi, bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana kebijakan dijalankan, dan apa yang masih perlu diperbaiki,” jelas Dedi.
Hingga tanggal 6 September 2026, data menunjukkan terdapat 113.616 hotspot yang teridentifikasi, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 202.010 hektare, yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Angka tertinggi hotspot tercatat pada bulan Agustus 2026, dengan 58.243 titik, diikuti oleh September yang mencatat 38.237 titik.
Dari total hotspot tersebut, sebanyak 23.228 titik atau sekitar 20,4 persen telah diverifikasi sebagai titik api. Sebanyak 26.302 titik atau 23,1 persen masih belum terverifikasi, sementara 64.086 titik atau 56,4 persen dinyatakan bukan titik api.
Sementara itu, upaya pemadaman telah dilaksanakan pada 18.085 titik, menjadikan data ini sebagai salah satu acuan penting dalam strategi predictive policing yang diterapkan.
Polri mendorong integrasi data mengenai hotspot, kondisi cuaca, muka air tanah, serta riwayat kebakaran dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti drone, satelit, dan kecerdasan buatan.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi ini, wilayah-wilayah dengan risiko tinggi dapat dipetakan secara efektif, sehingga sumber daya dapat dikerahkan sebelum kebakaran semakin meluas. Wakapolri juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi ekologi, terutama pada lahan gambut yang diketahui memiliki kerawanan tinggi.
Data dari SiTMAT KLH per 6 September menunjukkan bahwa muka air tanah berada dalam kondisi yang sangat rentan di beberapa daerah. Misalnya, Kalimantan Tengah tercatat minus 143 cm, Kalimantan Barat minus 163 cm, Sumatera Selatan minus 231,1 cm, Kalimantan Timur minus 142,6 cm, Riau minus 209 cm, dan Kalimantan Utara minus 137 cm.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak dapat hanya bergantung pada pemadaman api semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terencana.
➡️ Baca Juga: Clara Shinta Tegaskan Keputusan Gugat Cerai Suami, Mantap untuk Berpisah
➡️ Baca Juga: Shin Tae-yong Senang Persija Menang 4-0 atas Brisbane Roar, Fokus Cari Satu Pemain Lagi
