Anggota Komisi V DPR RI, Ade Ginanjar, mendesak pemerintah untuk memperkuat langkah-langkah kesiapsiagaan nasional menyusul aktivitas erupsi beberapa gunung api di Indonesia pada tanggal 6 September 2026. Gunung Anak Krakatau, Gunung Sinabung, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Semeru, dan Gunung Merapi telah melaporkan erupsi dalam waktu dekat satu sama lain.
Menurut Ade, situasi ini seharusnya menjadi momen penting untuk memastikan bahwa seluruh sistem mitigasi bencana, transportasi, meteorologi, serta pencarian dan pertolongan dapat berjalan secara terintegrasi.
“Kita tidak dapat memandang setiap erupsi sebagai peristiwa terpisah. Negara harus menjamin bahwa seluruh sistem siap menghadapi potensi dampak yang luas terhadap masyarakat dan konektivitas nasional,” ungkap Ade dalam pernyataannya pada tanggal 6 September 2026.
Ade menekankan pentingnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Geologi/PVMBG agar dapat mengonversi informasi mengenai aktivitas gunung api dengan cepat menjadi keputusan yang operasional.
Data terkait aktivitas vulkanik, seperti arah dan ketinggian sebaran abu, kondisi angin, cuaca, serta potensi dampak terhadap wilayah udara dan laut, perlu diterima dengan cepat oleh Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat.
Ia berpendapat bahwa kekuatan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mendeteksi ancaman, tetapi juga pada kemampuan negara untuk mengubah data menjadi tindakan sebelum risiko berkembang menjadi kerugian jiwa.
“Masyarakat memerlukan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Oleh karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat,” tegasnya.
Dari sudut pandang transportasi, Ade meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik terhadap penerbangan dan pelayaran, terutama di wilayah yang berpotensi terkena sebaran abu.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa dampak erupsi dapat menjangkau daerah yang jauh dari lokasi gunung, berpotensi mengganggu konektivitas udara dan laut.
Menurut Ade, keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional, namun masyarakat juga perlu mendapatkan informasi dengan cepat mengenai pembatalan, penundaan, pengalihan rute, atau pemulihan layanan transportasi.
“Jangan sampai masyarakat baru mengetahui adanya gangguan setelah tiba di bandara, pelabuhan, atau saat dalam perjalanan. Informasi harus disampaikan secepat mungkin agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman,” katanya.
➡️ Baca Juga: Petugas PPSU Tewas Terlindas Mobil Oleng di Jakarta Selatan, Kejadian Tragis yang Menggugah
➡️ Baca Juga: Panduan Lengkap Shalat Istisqa: Niat dan Doa Minta Hujan saat Kekeringan
