Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, berencana untuk secara langsung menentukan persentase pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat, khususnya terkait dengan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
“Saya sebelumnya meminta masing-masing kementerian untuk melakukan pemotongan anggaran secara mandiri, namun banyak yang tidak bersedia dan malah mengajukan peningkatan anggaran. Oleh karena itu, saya merasa perlu menetapkan berapa persen yang harus dipotong, dan mereka harus menyesuaikan diri,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 19 Maret 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan melakukan peninjauan terhadap berbagai komponen belanja yang dapat ditunda sementara. Fokus utama dari efisiensi ini adalah program-program yang dirasa tidak memberikan dampak signifikan atau yang memiliki laju akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, kebijakan ini akan mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak menjadi prioritas mendesak.
“Berbagai hal dapat tertunda. Misalnya, rapat yang tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat dan tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, semua itu bisa ditunda,” jelasnya.
Di samping efisiensi dalam program, wacana pemotongan gaji bagi menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap gagasan ini sebagai bentuk nyata solidaritas dari pejabat negara dalam upaya penghematan belanja.
“Saya setuju. Itu langkah yang baik. Jika itu bermanfaat, maka kita harus melakukannya,” ujarnya.
Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Sebelumnya, Airlangga menyatakan bahwa telah dilakukan koordinasi antara kementerian untuk menyusun langkah teknis terkait penghematan anggaran.
Airlangga juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji berbagai skema operasional baru guna mendukung penghematan biaya rutin. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja “work from anywhere” (WFA) bagi aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga.
➡️ Baca Juga: Polisikan Rismon, JK Sebut Tuduhan Isu Ijazah Jokowi Sebagai Penghinaan yang Serius
➡️ Baca Juga: Kemenhub Menegaskan Operasional Penerbangan Internasional Tetap Berlanjut
