Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghapus ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian energi di tanah air.
Dalam pidato yang disampaikan saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik VKTR di Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 9 April 2026, Prabowo menyatakan, “Mungkin kita dua, tiga tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali.”
Untuk mencapai target ambisius tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah akan meluncurkan program elektrifikasi dengan kapasitas 100 gigawatt yang diharapkan dapat diselesaikan dalam dua tahun. Program ini termasuk penutupan 13 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PLN yang selama ini menggunakan bahan bakar solar dalam jumlah besar.
Dengan menutup belasan PLTD tersebut, konsumsi solar dapat ditekan hingga 200 ribu barel per hari. Saat ini, Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta barel BBM setiap hari. Pengurangan penggunaan solar ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor hingga 20 persen.
Selain fokus pada elektrifikasi pembangkit listrik, pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan kendaraan listrik serta sumber energi terbarukan lainnya. Contohnya, pengolahan kelapa sawit dan minyak jelantah menjadi bahan bakar avtur.
Prabowo menekankan bahwa akan ada investasi besar dalam pembangunan pusat-pusat pengolahan atau refinery sebagai bagian dari transformasi energi ini.
“Kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo dengan tegas.
Peresmian fasilitas perakitan kendaraan berbasis listrik di Magelang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi teknologi di dalam negeri.
Dengan meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 10.000 unit bus per tahun, sektor otomotif nasional diharapkan semakin kuat. Pemerintah juga berencana untuk secara bertahap meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga mencapai 80 persen.
Operasional pabrik ini diharapkan akan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung transisi energi nasional dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Pengusaha Logistik Melanggar Aturan Pembatasan Angkutan Barang, Menhub Berikan Penjelasan
➡️ Baca Juga: Awalnya Maju Mundur, Ini Sosok yang Berjasa Pertemukan Denada dengan Ressa Rizky
