Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memberikan peringatan kepada Amerika Serikat agar tidak membiarkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengganggu proses diplomasi yang tengah berlangsung. Peringatan ini muncul di tengah rencana untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata antara Teheran dan Washington.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui media sosial pada hari Kamis waktu setempat, Araghchi mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sidang hukum Netanyahu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu dapat berpengaruh pada upaya perdamaian yang sedang diupayakan. Ia menekankan bahwa situasi ini berpotensi dimanfaatkan untuk menciptakan ketidakstabilan di kawasan.
Pernyataan Araghchi datang saat gencatan senjata selama dua minggu antara Iran dan AS diperkirakan akan segera dimulai. Kesepakatan ini diprakarsai oleh Pakistan dan bertujuan untuk membuka jalan bagi perundingan guna meredakan ketegangan yang ada di kawasan Asia Barat.
Ada harapan bahwa langkah ini tidak hanya akan menciptakan gencatan senjata, tetapi juga bisa berkembang menjadi kesepakatan yang lebih luas, yang mencakup gencatan senjata di seluruh wilayah, terutama di Lebanon.
“Sidang hukum Netanyahu akan dimulai kembali pada hari Minggu. Jika gencatan senjata dapat diterapkan di seluruh kawasan, termasuk Lebanon, hal ini dapat mempercepat proses hukum terhadapnya,” tulis Araghchi, yang dikutip dari sumber terkait pada hari Jumat, 10 April 2026.
Ia juga menekankan bahwa jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu mengganggu jalannya diplomasi, dampak negatifnya bisa berbalik menjadi bumerang bagi AS sendiri, bahkan dapat merugikan perekonomian negara tersebut.
“Jika AS memilih untuk membiarkan Netanyahu merusak upaya diplomasi, itu sepenuhnya merupakan keputusan mereka. Kami menganggap itu sebagai langkah yang tidak bijaksana, tetapi kami siap menghadapi segala konsekuensinya,” tegasnya.
Sebelumnya, pada bulan November tahun lalu, Presiden AS Donald Trump sempat mengirim surat kepada Presiden Israel Isaac Herzog, meminta agar memberikan pengampunan kepada Netanyahu yang saat itu sedang menghadapi tiga tuduhan korupsi.
Permintaan tersebut muncul setelah pernyataan Trump pada bulan Oktober di depan parlemen Israel, di mana ia pertama kali mengusulkan agar Herzog mempertimbangkan untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu. Saat ini, Netanyahu juga tengah menghadapi proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan perang.
Pada hari yang sama, Araghchi juga membahas mengenai serangan Israel terhadap bangunan permukiman di Lebanon dalam sebuah percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot.
Lebanon menjadi bagian penting dari kesepakatan gencatan senjata yang sedang dijalin antara Iran dan AS, sebuah hal yang juga ditekankan oleh Pakistan sebagai mediator dalam proses ini.
➡️ Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Putuskan Aturan Baru Terkait Sistem Pemilu
➡️ Baca Juga: Cara Efektif Mengatur Intensitas Latihan Kebugaran untuk Mencegah Cedera
