Jakarta – Kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, semakin memanas. Jurnalis Aiman Witjaksono dijadwalkan untuk memberikan keterangan kepada penyidik dari Subdirektorat Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada hari Kamis, 2 April 2026.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, mengonfirmasi bahwa Aiman akan menjalani pemeriksaan hari ini terkait dengan isu ijazah tersebut.
Pemeriksaan ini direncanakan berlangsung pada siang hari. Aiman telah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ini.
Menurut keterangan resmi, pemeriksaan akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB, dan Aiman memastikan kehadirannya sebagai saksi yang relevan dalam perkara ini.
Sebelumnya, kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Jokowi terus berlanjut. Kini, jurnalis Aiman Witjaksono juga terlibat dan dijadwalkan untuk memberikan keterangan oleh Polda Metro Jaya.
Aiman akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan program televisi yang dipandunya, yang diduga menjadi bagian dari barang bukti dalam kasus tersebut.
Awalnya, agenda pemeriksaan Aiman dijadwalkan pada Senin, 30 Maret 2026. Namun, Aiman meminta untuk penjadwalan ulang karena tidak bisa hadir pada tanggal tersebut.
“Memang benar, surat panggilan untuk hari Senin, tetapi saya meminta agar dijadwalkan ulang ke hari Kamis,” ungkapnya kepada awak media pada Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak berkaitan langsung dengan dirinya secara pribadi. Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan program jurnalistik yang ia bawakan.
“Jadi, ini murni sebagai saksi. Yang perlu ditekankan adalah, ini bukan tentang diri saya, melainkan program Rakyat Bersuara. Mungkin ada konfirmasi mengenai apakah tayangan-tayangan tertentu digunakan sebagai salah satu barang bukti oleh pelapor,” jelasnya.
➡️ Baca Juga: Kenaikan BBM Nonsubsidi Sesuai Mekanisme Pasar Global, Bahlil Tegaskan Aturan Berlaku
➡️ Baca Juga: Menteri Ara Sampaikan Arahan Prabowo Terkait Penguasaan Lahan KAI oleh Pihak Lain
