Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mencabut tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz seiring dengan berakhirnya konflik bersenjata. Langkah ini berpotensi menempatkan AS dalam posisi untuk mengawasi jalur laut strategis tersebut secara langsung.
Ketika ditanya pada hari Senin apakah ia setuju jika Iran diberi hak untuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas, Trump mengalihkan pertanyaan tersebut kembali kepadanya.
“Kenapa kita tidak yang menarik tarif? Saya lebih memilih hal itu daripada membiarkan mereka melakukannya. Kenapa tidak? Kita yang keluar sebagai pemenang. Kita menang,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari sumber berita, pada Selasa, 7 April 2026.
Trump kembali menegaskan bahwa Iran telah mengalami kekalahan militer, sebuah klaim yang telah dia buat sejak awal konflik, meskipun Iran masih melanjutkan serangan dengan drone dan rudal di kawasan serta terus memblokade Selat Hormuz.
“Satu-satunya yang mereka miliki adalah efek psikologis, seperti ancaman menempatkan ranjau di laut. Namun, kami memiliki rencana kami sendiri, yaitu menarik tarif,” ungkap Trump kepada para wartawan.
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk dengan Samudra Hindia, sebagian besar berada di dalam perairan Oman dan Iran. Sebelum terjadinya konflik, sekitar 20 persen dari pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia melewati jalur ini.
Pernyataan Trump yang terbaru muncul bersamaan dengan ultimatum yang ia sebut sebagai yang terakhir kepada Teheran. Ultimatum tersebut meminta agar mereka membuka kembali Selat Hormuz dan memenuhi syarat-syarat dari Washington, atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik.
Trump menegaskan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran harus mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz.
“Kita harus memiliki kesepakatan yang dapat saya terima, dan salah satu syaratnya adalah memastikan kelancaran arus minyak,” tegasnya.
Beberapa laporan menunjukkan bahwa Iran telah mulai memungut biaya dari sejumlah kecil kapal yang diizinkan untuk melintas di selat tersebut.
“Situasi di Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum terjadinya perang,” tulis Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, di platform media sosial bulan lalu.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyerukan perlunya pengaturan baru untuk mengelola jalur tersebut pasca perang, dengan tujuan untuk menjamin keamanan pelayaran dan menjaga kepentingan Iran.
➡️ Baca Juga: Kunjungan Menteri Pendidikan ke Sekolah-sekolah di Papua
➡️ Baca Juga: PKB Bentuk Satgas Prabowonomics untuk Awasi Agenda Ekonomi Presiden Prabowo
