Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggarisbawahi komitmennya untuk semakin memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa tugas pengawasan yang diemban OJK harus mampu beradaptasi dengan berbagai gejolak, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap tegas dalam penegakan peraturan. Semua itu harus dilakukan dengan orientasi utama pada kepentingan bangsa.
“Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, kita perlu memastikan bahwa sektor jasa keuangan tetap kokoh, stabil, berintegritas, dan berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional,” ujarnya dalam Upacara Kemerdekaan ke-81 RI yang berlangsung di Jakarta, pada Senin, 17 Agustus 2026.
Friderica menekankan bahwa dalam upaya menciptakan Indonesia yang adil, OJK berkomitmen untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab.
“Inklusi harus berjalan beriringan dengan literasi. Inovasi juga harus diimbangi dengan perlindungan konsumen. Kemajuan di bidang digital harus membuka peluang, bukan justru menciptakan celah bagi penipuan, penyalahgunaan data, atau praktik yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Keadilan juga berarti memberikan peluang yang setara bagi pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, dan masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T) untuk berkembang.
Untuk mendorong Indonesia yang sejahtera, sektor jasa keuangan perlu berperan sebagai penggerak dalam kegiatan produktif. Ini termasuk penyaluran pembiayaan bagi usaha yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat hilirisasi industri nasional, mendukung inovasi, serta membiayai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di hadapan ribuan pegawai OJK, Friderica mengingatkan bahwa tugas dan kepercayaan yang diberikan negara kepada OJK semakin besar. Hal ini telah diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026.
“Bagi kita, ini bukan sekadar penambahan tugas dan kewenangan. Ini adalah kepercayaan dari negara yang harus kita jaga dengan baik,” tegas Friderica.
Seperti yang disampaikan oleh Presiden, ada tiga amanah strategis yang diberikan kepada OJK, yaitu pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), pelaksanaan Reformasi Pasar Modal, serta penguatan ekosistem pasar karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
➡️ Baca Juga: Wakapolri Mendorong Implementasi Kebijakan Kepolisian yang Berbasis Data untuk Efektivitas Tugas
➡️ Baca Juga: Pesan Terakhir Jupe di RS Sebelum Meninggal dan Imbas Sri Wulansih Minta Tolong
