Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gaya hidup sehat semakin meningkat. Tidak hanya berkaitan dengan pola makan dan aktivitas fisik, tetapi juga menyentuh aspek etika dan nilai-nilai yang dianut. Dalam konteks ini, istilah “halal” dan “syariah” sering kali digunakan secara bersamaan, namun banyak yang keliru menganggap keduanya memiliki arti yang identik.
Sebenarnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara sertifikasi halal dan syariah, terutama ketika dibahas dalam konteks produk kesehatan dan model bisnis. Lalu, apa sajakah perbedaannya? Mari kita bahas lebih lanjut.
Sertifikasi halal umumnya berfokus pada produk yang dikonsumsi, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan suplemen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Sebaliknya, sertifikasi syariah mencakup aspek yang lebih luas, termasuk cara sebuah bisnis dijalankan, mulai dari strategi pemasaran hingga metode transaksi yang diterapkan.
Pentingnya pemahaman ini juga ditegaskan oleh perusahaan di sektor kesehatan dan kebugaran, yang baru-baru ini menyoroti urgensi Sertifikasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Direktur & General Manager Herbalife Indonesia, Oktrianto Wahyu Jatmiko, menyatakan bahwa sertifikasi ini memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam membangun kepercayaan konsumen.
“Kami merasakan optimisme yang tinggi di seluruh jaringan kami. Sertifikasi PLBS memberikan panduan yang jelas untuk pertumbuhan di Indonesia, di mana konsumen sangat menghargai produk halal serta praktik bisnis yang mematuhi etika,” ungkap Oktrianto saat acara Halalbilahal & Media Gathering Herbalife di Jakarta Selatan pada 7 April 2026.
Dalam konteks gaya hidup, tren pemilihan produk halal kini semakin diiringi dengan perhatian yang meningkat terhadap cara produk tersebut dipasarkan dan didistribusikan. Sertifikasi syariah seperti PLBS memastikan bahwa seluruh proses bisnis berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir).
Dewan Pengawas Syariah Herbalife Indonesia, M Bukhori Muslim, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.
“Sertifikasi PLBS mengatasi berbagai kekhawatiran yang ada sebelumnya dan memperkuat rasa percaya. Dengan adanya sistem yang adil, transparan, dan sesuai syariah, distributor dapat mengembangkan bisnisnya dengan keyakinan,” tutup Bukhori.
➡️ Baca Juga: Progres Sekolah Rakyat di Nganjuk Baru Capai 15 Persen, Menteri PU Ingatkan Pentingnya Program Prioritas Presiden
➡️ Baca Juga: Perilaku Konsumen Berubah, Belanja Lebaran dan THR Kini Dominasi Platform Digital
