Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya keterlibatan aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendukung transformasi birokrasi di wilayah masing-masing. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi pemaparan di Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah untuk Ketua DPRD seluruh Indonesia yang berlangsung di Ruang Sudirman, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada hari Kamis, 16 April 2026.
Dalam pemaparannya, Bima menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi oleh birokrasi, yang dinilai masih belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan yang terjadi. Situasi ini berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan program pembangunan, meskipun terjadi peralihan kepemimpinan di tingkat daerah.
“Pimpinan yang terpilih dan diangkat datang dan pergi, tetapi birokrasi tetap ada,” jelasnya.
Sebagai langkah menghadapi tantangan tersebut, pemerintah mendorong penerapan konsep statecraft sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan. Konsep ini mengharuskan aparatur untuk bekerja dengan lebih cerdas, terampil, dan andal dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang semakin meningkat.
Bima juga menekankan bahwa program-program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto harus didukung secara serius di tingkat daerah agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Ia berpendapat bahwa keberhasilan program-program ini sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, pelaksanaan program prioritas nasional tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Bima menekankan peran strategis DPRD dalam memastikan bahwa transformasi birokrasi dan pelaksanaan program berlangsung dengan efektif. Melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRD diharapkan dapat mengawal kebijakan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal.
“DPRD adalah institusi kunci… palunya ada di tangan Bapak-Ibu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia secara khusus meminta DPRD untuk secara aktif mengawasi implementasi program prioritas di daerah, mulai dari aspek tata kelola hingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
➡️ Baca Juga: Piala Dunia 2026 Terancam Boikot oleh Timnas Iran dan Raksasa Eropa Jerman serta Prancis
➡️ Baca Juga: Ratusan Korban Arisan Paket Lebaran Bodong di Cianjur, Kerugian Mencapai Rp 1 Miliar
