Jakarta – Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 65 individu beserta sejumlah senjata tajam dan bahan-bahan yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov menjelang aksi demonstrasi di DPR/MPR Jakarta yang direncanakan pada Kamis, 27 Agustus 2027.
Kombes Pol Iman Imanuddin, selaku Dirreskrimum Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung untuk mengeksplorasi keterlibatan dan peran masing-masing individu dalam persiapan yang terungkap.
“Penyidik tengah menyelidiki siapa saja yang berkontribusi dalam proses perekrutan, penyediaan dana, pengorganisasian massa, serta pihak-pihak yang memberikan arahan atau instruksi,” ungkap Iman dalam konferensi pers yang diadakan pada 27 Agustus 2026.
Iman menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah menyita 39 senjata tajam, dua unit airsoft gun, satu tabung gas airsoft gun, beberapa gotri, tiga stik golf, tujuh jeriken yang berisi bensin, serta 201 botol kaca lengkap dengan sumbu. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa tas ransel, banner, pengeras suara, cat semprot, obat-obatan, dan telepon seluler.
Ia menambahkan bahwa pihak penyidik sedang melacak sumber pendanaan yang terlibat dalam pengadaan barang-barang tersebut. Penelusuran ini dilakukan melalui keterangan dari para tersangka, analisis komunikasi digital, transaksi keuangan, serta barang bukti lainnya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang persiapan yang dilakukan.
Kombes Pol Budi Hermanto, Kabidhumas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa tindakan kepolisian difokuskan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan aman dan tertib.
“Kami tidak menghalangi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, kami berupaya mencegah potensi tindakan yang bisa membahayakan keselamatan, memicu kekerasan, atau mengganggu kepentingan publik lainnya,” jelas Budi.
Polda Metro Jaya juga melaksanakan patroli di ruang digital untuk mencegah terjadinya provokasi, penyebaran disinformasi, fitnah, serta konten yang mengandung kebencian. Hingga pukul 10.38 WIB, situasi di Jakarta terpantau aman dan terkendali, sementara aktivitas lalu lintas, pendidikan, ibadah, dan perekonomian tetap berjalan dengan normal.
“Demokrasi memberikan ruang untuk perbedaan pendapat, namun kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari itu. Aspirasi masyarakat harus tetap dapat disampaikan, sementara keselamatan publik adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jaga,” pungkas Budi.
➡️ Baca Juga: Strategi UMKM untuk Menyesuaikan Harga Produk Berdasarkan Daya Beli Konsumen yang Efektif
➡️ Baca Juga: Pendidikan Seksualitas Cegah Kekerasan Remaja: Info Penting
