Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengajak Pemerintah Kota Banjar untuk memperkuat kerjasama lintas sektor dalam upaya menciptakan kota yang bebas dari tuberkulosis (TB). Langkah ini dianggap penting untuk mencapai target kesehatan yang diharapkan di daerah tersebut.
Kolaborasi ini harus dilakukan secara terpadu dan menyentuh hingga ke tingkat desa. Hal ini termasuk memperkuat perencanaan serta penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Wiyagus berharap dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan ke depan, Kota Banjar dapat berani mendeklarasikan status bebas TB. Harapan ini diungkapkan saat ia menghadiri Pertemuan Lintas Sektor dan Diskusi Interaktif mengenai percepatan penanggulangan tuberkulosis, serta layanan cek kesehatan gratis yang berlangsung di Pendopo Kota Banjar pada 21 September 2026.
Dia menegaskan bahwa pencapaian target ini sangat mungkin, terutama karena kasus TB di Kota Banjar sudah teridentifikasi. Namun, penanganan yang efektif memerlukan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan semata.
Menurut Wiyagus, isu kesehatan seperti TB adalah masalah bersama yang memerlukan kolaborasi dari semua elemen masyarakat. Penting untuk melibatkan berbagai sektor demi mencapai hasil yang optimal.
Ia juga menjelaskan bahwa TB bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berpengaruh pada produktivitas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Proses pengobatan TB sendiri memerlukan waktu yang cukup lama, sering kali hingga beberapa bulan.
Jika pasien yang terinfeksi adalah pencari nafkah utama dalam keluarga, hal ini tentu akan berdampak signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan anggota keluarga yang lain selama masa pengobatan.
Mengingat hal tersebut, Wiyagus menekankan perlunya penanganan TB diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Ia menyatakan bahwa Kota Banjar telah memasukkan masalah kesehatan, termasuk TB, ke dalam dokumen perencanaan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain dukungan dalam anggaran, Wiyagus juga mendorong penguatan intervensi di tingkat desa. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembentukan Desa Siaga TB, yang melibatkan kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), kepala puskesmas, Posyandu, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Wiyagus menjelaskan bahwa keberadaan Desa Siaga TB sangat penting. Saat ini di Jawa Barat, pembentukan desa ini masih terbatas, dengan hanya sejumlah kecil desa yang telah diinisiasi.
Ia menegaskan kembali bahwa tuberkulosis dapat disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kontak erat pasien dan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) perlu diperkuat untuk mencegah penularan serta menekan munculnya kasus baru di masyarakat.
➡️ Baca Juga: Okin Ajukan Permohonan Damai Setelah Rachel Vennya Bawa Kasus Rumah ke Jalur Hukum
➡️ Baca Juga: Kegiatan Bakti Sosial di Komunitas, Meningkatkan Kepedulian