Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan rasa frustrasinya saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 11 April 2026. Progres pembangunan yang baru mencapai 15 persen ini menjadi sorotan utama, terutama mengingat proyek tersebut ditargetkan selesai pada bulan Juni 2026.
Ketertinggalan pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk dibandingkan dengan proyek serupa di Surabaya dan Sampang sangat mencolok. Dody menilai bahwa progress yang hanya sekitar 15 persen ini sangat tidak memadai, mengingat waktu yang tersisa semakin sedikit. Ia mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan bahwa timnya lebih banyak memberikan alasan daripada solusi untuk mengejar ketertinggalan.
Dody mengungkapkan kecurigaannya terhadap sejumlah faktor yang mungkin menghambat kemajuan proyek tersebut. Ia merasa bahwa ada aktivitas yang tidak transparan yang mengganggu pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat ini.
Lebih lanjut, Dody menekankan bahwa pihak Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) tampak kurang berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap penyedia jasa yang terlibat. Ia mendengar rumor bahwa ada penyuapan yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan proyek ini, meski ia mengakui bahwa tidak memiliki bukti konkret untuk mendukung tuduhan tersebut.
“Kekhawatiran saya adalah mengapa tim saya tampak takut untuk bertindak tegas terhadap penyedia jasa? Ada desas-desus bahwa penyedia jasa memberikan sesuatu kepada tim saya, namun ini hanya rumor. Saya tidak bisa membuktikannya. Namun, apa yang saya lihat di Nganjuk membuat saya sangat emosional,” jelas Dody.
Pernyataan Dody menunjukkan bahwa ia tidak puas dengan kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam proyek Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Ia merasa bahwa semua pihak harus menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan program ini demi kepentingan masyarakat.
Kekesalan Dody semakin meningkat saat ia melihat lambatnya progres pembangunan di lapangan. Ia menegaskan bahwa jika situasi ini terjadi saat ia masih muda, kemarahannya mungkin akan lebih besar. Namun, ia percaya bahwa program prioritas presiden, terutama yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, harus mendapat perlakuan serius.
“Saya sangat kesal, jangan sekali-kali mempermainkan program prioritas presiden, terutama yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem,” tegas Dody.
Dalam kesempatan tersebut, Dody juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam program pemerintah harus bekerja secara profesional untuk mendukung kebijakan presiden. Ini adalah tanggung jawab penting yang tidak boleh diabaikan, mengingat dampak besar dari program-program tersebut bagi kehidupan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Harga Mouse Gaming Ringan dengan Sensor Akurat untuk Kemenangan di Kompetisi
➡️ Baca Juga: Polisi Ungkap Kasus Produksi Uang Palsu di Hotel Kemang Bogor, Rp620 Juta Disita