Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar yang lebih dikenal dengan sebutan Cak Imin, mengumumkan bahwa angka kemiskinan Indonesia telah menurun dari 9 persen menjadi 8 persen selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataannya, Cak Imin menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah. “Saat ini, angka kemiskinan sudah berada di angka 8 persen, turun dari 9 persen sebelumnya,” ungkapnya saat menghadiri acara Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Pekanbaru, Riau, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurut Cak Imin, penurunan ini menjadi salah satu prestasi penting dalam pendekatan Kemenko PM dalam mengatasi masalah kemiskinan, yang berfokus pada kebijakan pemberdayaan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah kini tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga beralih ke program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan, seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dengan ini, pemerintah memiliki target ambisius untuk menekan angka kemiskinan nasional hingga mencapai 5 persen pada tahun 2029.
“Nantinya, di tahun 2029, kami menargetkan angka kemiskinan tidak lebih dari 5 persen. Selain itu, kami juga berencana untuk menciptakan setidaknya 10 juta pelaku usaha di sektor UMKM pada akhir tahun tersebut,” jelas Cak Imin.
Cak Imin juga mengungkapkan bahwa langkah awal dalam pendekatan pemberdayaan adalah dengan menyusun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
“Cara kerja dan pandangan pemerintah telah berubah, beralih dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan. Oleh karena itu, setiap anggaran yang dikeluarkan melalui APBN dari berbagai kementerian dan lembaga akan difokuskan pada pemberdayaan,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menangani kemiskinan yang melibatkan sekitar 23 juta orang.
“Kita memiliki tanggung jawab terhadap tidak kurang dari 23 juta individu yang menjadi sasaran di 88 kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Terdapat juga sekitar 6.000 desa yang harus terus mendapatkan perhatian,” imbuhnya.
Cak Imin menyadari bahwa banyaknya sasaran tersebut akan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen.
➡️ Baca Juga: Warga Dayak Menolak Meratus Jadi Taman Nasional dan Meminta Solusi dari DPR
➡️ Baca Juga: Kelompok Usaha Harapan Bersama Sumedang Ciptakan Peluang Ekonomi Melalui Program AURA BRI